Kelembagaan

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali Yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam menentukan kebijakan di bidang bidang administrasi pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan, pelaksanaan teknis di bidang administrasi pembangunan.

Untuk melaksanankan tupoksi dan sarana yang ingin dicapai Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali memiliki susunan organisasi dan uraian tugas diatus dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi BaliĀ  sebagai berikut :

  1. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
  2. merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  4. menilai prestasi kerja bawahan;
  5. mengkoordinasikan para Kepala Bagian;
  6. memberi petunjuk kepada Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  7. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  8. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
  9. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrative kepada satuan kerja perangkat daerah;
  10. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan;
  11. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatanserta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi;
  12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
  13. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan;
  14. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekda melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.